Pajak Sewa Kendaraan dan Penjelasannya Berdasarkan PPh Pasal 23

Dalam membeli kendaraan kita juga harus bertanggung jawab akan pajak sebagai salah satu bentuk kontribusi untuk membangun negara. Pajak sewa kendaraan di Indonesia diatur dalam PPh pasal 23 yang didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan.

Contoh Perhitungan PPh 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan

Contoh 1 Pajak sewa kendaraan

Pajak Sewa Kendaraan
Soal:
PT Makmur Sentosa dalam rangka liburan bersama dengan para karyawan dan staf di Jogja, menyewa tiga buah bus dari PT Maju Lancar yang merupakan sebuah perusahaan jasa transportasi. PT Makmur Sentosa menyewa dalam jangka waktu 3. Peminjaman dimulai dari tanggal 4 Juli s.d. 6 Juli 2017. PT Makmur Sentosa membayar biaya sewa tiga bus untuk tiga hari sejumlah Rp40.000.000 pada tanggal 6 Agustus.
Bagaimana kewajiban pajak sewa kendaraan atas PPh terkait transaksi tersebut?

Simak Juga Artikel Tentang Pajak Thr dan Perhitungannya

Jawab:
Berdasarkan transaksi diatas, PT Makmur Sentosa sudah memenuhi pengertian sewa yaitu kesepakatan untuk memberikan hak untuk menggunakan harta (bus) selama jangka waktu tertentu. Kesepakatan ini sudah di sahkan dengan perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Di dalam kesepakatan, jelas bahwa bus dapat digunakan oleh penerima hak selama 3 hari. Pembayaran pajak sewa kendaraan tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.
Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah:
2%xRp 40.000.000 = Rp Rp 800.000
Yang merupakan kewajiban PT Makmur Sentosa sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yakni:
1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dengan jumlah sebesar Rp 800.000 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang diberikan kepada PT Maju Lancar.
2. Menyetor PPh Pasal 23 tersebut, selambat-lambatnya tanggal 12 Agustus 2017.
3. Melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi yang sudah dilakukan ke dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dengan paling lambat tanggal 20 Agustus 2017.

Contoh 2 Pajak sewa kendaraan Dengan PPN

Soal:
PT Sinar Matahari berencana melakukan acara family gathering. Manajer menyewa kendaraan dari PT Lancar Jaya yang memberikan harga sewa kendaraan perhari sebesar Rp 2.200.000 sudah termasuk PPN. Lalu mana yang dikenakan PPh Pasal 23? Apakah harga setelah PPN atau sebelum PPN?
Jawab:
Cara yang paling awal adalah menentukan dulu DPP PPN (Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh Pasal 23. Kebetulan DPPnya memiliki jumlah yang sama, sehingga:
H + PPN = Rp 2.200.000
H + 10% H = Rp 2.200.000
110% H = Rp 2.200.000
H = Rp 2.000.000

Besarnya PPN adalah:
10% x Rp 2.000.000 = Rp 200.000

Besarnya PPh Pasal 23:
2% x Rp 2.000.000 = Rp 40.000

Jumlah perhitungan yang dibayar oleh PT Sinar Matahari:
Harga Sewa = Rp 2.000.000
PPN = Rp 200.000
Total Nilai Kontrak = Rp 2.000.000 + Rp 200.000
= Rp 2.200.000
PPh Pasal 23 = Rp 2.200.000 – Rp 40.000
= Rp 2.160.000

Jadi, jumlah pajak sewa kendaraan yang harus dibayar adalah sebesar Rp 2.160.000.

Contoh 3 Pajak sewa kendaraan Tanpa NPWP

Soal:
Suatu instansi menyewa mobil pick up dengan harga 1.200.000 rupiah. Sang pemilik mobil tidak memiliki NPWP. Apakah terkena PPN atau PPh Pasal 23? Berapa jumlah pajak yang harus dipotong?

Baca Juga Info tentang Pajak Jual Beli Tanah Terbaru

Jawab:
Untuk dikenakan PPN, harus dipastikan apakah pemberi sewa sudah terkena PKP (Pengusaha Kena Pajak) atau belum. Jika sudah, maka pemberi sewa wajib memungut PPN. Jika belum tidak boleh memungut PPN. Untuk persoalan PPh, hal tersebut dilakukan oleh penerima sewa. PPh 23 yang dipotong adalah 4% x Rp 1.200.000 karena tidak adanya NPWP. Jika memiliki NPWP tarifnya sebesar 2 % saja. Demikian perhitungan pajak sewa kendaraan dengan berbagai situasi. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Apabila Saudara Membutuhkan Jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa auditing, atau jasa perpajakan silahkan hubungi kami melalui kotak yang tertera dalam situs www.jasakonsultanakuntansi.com ini di bagian menu atas, kami siap menjadi partnert bisnis yang solid untuk anda.

Leave a Reply